MUSI RAWAS – Detiktvsumsel.co.id
Tata kelola pemerintahan Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, kini berada di bawah sorotan tajam pasalnya dugaan ketidakprofesionalan mencuat setelah salah satu oknum staf urusan (Kaur) keuangan, Imawan Susanto, dituding mangkir dari tugasnya selama masa jabatan berjalan, namun tetap rutin menerima gaji penuh.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal pemerintah desa, kehadiran Imawan di kantor desa dianggap sebagai fenomena langka. Ia disebut-sebut hanya menampakkan batang hidungnya pada hari-hari tertentu, terutama saat pembagian bantuan atau pencairan gaji.
"Dia tidak aktif masuk kerja. Kalau masuk itu biasanya cuma kalau mau ada bantuan atau pas gajian saja," ungkap seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ketidakberanian pihak pemerintah desa untuk menegur tindakan indisipliner ini diduga kuat karena faktor balas budi politik. Imawan disebut-sebut merupakan bagian dari tim sukses (tim pemenangan) Kepala Desa terpilih pada pilkades lalu.
"Dia itu salah satu tim pemenangan Kades waktu pemilihan dulu, jadi kami tidak berani untuk menegur," lanjut sumber tersebut, menggambarkan adanya "kekebalan" posisi yang memicu kecemburuan sosial di antara perangkat desa lainnya.
Kekecewaan tidak hanya datang dari rekan kerja, tetapi juga merembet ke warga desa. Masyarakat menilai amanat sebagai pelayan publik telah dikhianati demi kepentingan pribadi dan kroni.
Seorang warga Megang Sakti V menyampaikan rasa mirisnya terhadap kondisi birokrasi di desanya.
"Kami di sini merasa kecewa dan berharap ada tindakan tegas dari Kepala Desa serta pihak terkait. Jangan sampai pelayanan masyarakat dikorbankan," ujarnya dengan nada lirih, Rabu (11/2/2026).
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas serta Camat Megang Sakti untuk turun tangan mengevaluasi kinerja perangkat desa tersebut. Kasus ini menjadi ujian bagi profesionalisme kepemimpinan Kepala Desa Megang Sakti V: apakah berani menegakkan aturan atau justru membiarkan praktik "gaji buta" ini terus berlanjut.(Red).
