Notification

×

Iklan Lptopt

Iklan Hp

Tag Terpopuler

DPR RI dan OJK Dorong Pengembangan Ekosistem Pembiayaan UMKM di Sumatera Selatan, Fauzi Amro Desak Verifikasi UMKM di Lubuklinggau

Kamis, 16 Oktober 2025 | 4:26:00 AM WIB Last Updated 2025-10-16T11:26:44Z
    Bagikan Berita ini



LUBUKLINGGAU – detiktvsumsel.co.id Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Komisi XI Fraksi Partai NasDem, H. Fauzi H. Amro, berkolaborasi dengan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar kunjungan kerja dengan tema "Pengembangan Ekosistem Pembiayaan UMKM melalui Perluasan Akses Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sumatera Selatan". Kegiatan ini berlangsung di ballroom Hotel Grand Zuri Lubuk Linggau, Kamis (16/10/2025).

Sejumlah tokoh penting dan pihak terkait turut hadir, di antaranya Wali Kota Lubuk Linggau H. Rahmat Hidayat, Ketua Badan Supervisi OJK Prof. Sidharta Utama, Ph.D., CA., CFA., Ir. Difi Johansyah, MBA., M. Jufrin, SE., M. Edhie Purnawan, SE., MA., Ph.D., Anggota DPRD Provinsi Sumsel Hendra Gunawan, SH., Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Seprian, serta para Pelaku UMKM se-Kota Lubuklinggau.

Dalam kesempatan tersebut, H. Fauzi H. Amro menyoroti rendahnya keaktifan pelaku UMKM yang tercatat di OJK Kota Lubuklinggau dan mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan verifikasi UMKM.

"Kami meminta kepada Pemda untuk melakukan verifikasi, baik verifikasi terhadap klaster usahanya maupun verifikasi terhadap orang yang berusahanya. Harapan kita, Kota Lubuklinggau menjadi role model untuk pelaku UMKM. Dalam catatan OJK, ada 13.000 pelaku UMKM-nya, tapi yang aktif hanya 20%, artinya kurang lebih 2.600 yang aktif. Kami di Komisi XI mengharapkan partisipasi dari Pak Wali dan dinas terkait untuk melakukan verifikasi per klaster," ujar Fauzi.

Fauzi H. Amro juga menekankan perlunya Dinas UMKM dan Koperasi memberikan rekomendasi kepada bank untuk pelaku usaha yang layak mendapatkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menyoroti realisasi KUR yang masih rendah secara nasional.

"Periode September 2025, target pemerintah untuk KUR adalah 300 triliun, yang baru terserap 197 triliun. Artinya masih ada sekitar 103 triliun yang belum terserap. Adanya perlambatan kredit di tingkat UMKM sebesar 0,18% juga mengkhawatirkan, karena dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo 5,2% bahkan 6%," tambah Kak FA Begitu sapaan akrab nya.

Ia menegaskan, masalah utama pembiayaan UMKM adalah pada sisi demand (permintaan) dan mengharapkan dana Rp200 triliun yang telah disalurkan pemerintah dapat segera dicairkan kepada pelaku UMKM dan koperasi.

"Uang Rp200 triliun itu segera dicairkan kepada pelaku UMKM dan koperasi. Yang kedua, kami minta tolong ke Pak Wali dan dinas terkait untuk mempersiapkan infrastruktur yang ada di Kota Lubuklinggau, berapa UMKM-nya, berapa jumlah orangnya. Kami siap menjadikan Lubuklinggau sebagai role model UMKM di Republik Indonesia," tegas Fauzi.

Sementara itu, Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rahmat Hidayat, menyampaikan harapannya kepada OJK agar mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM.

Wali Kota menuturkan bahwa kendala utama pelaku usaha di Lubuklinggau adalah banyaknya yang masih bermasalah dengan tunggakan kredit atau BI Checking (Sistem Informasi Laporan Keuangan) yang tidak bagus.

"Kemarin kita diskusi melalui Kak Fauzi Amro bahwa kegiatan itu bisa disubsidikan menjadi subsidi bunga untuk para pelaku usaha. Yang menjadi kendala dari pelaku usaha ini, Pak Profesor, bahwa masih banyak yang macet atau BI checking sistem informasi laporan keuangannya yang mungkin kemarin para pelaku usaha ini ada kredit motor. Jadi catatan perbankan tidak bagus maka tidak bisa mendapat permodalan usaha melalui POJK Nomor 16 Tahun 2025 yang kemarin Kakak Fauzi Amro datang ke Lubuklinggau," ungkap Yopi Karim Wali Kota lubuk linggau 

Wali Kota Rahmat Hidayat juga meminta pihak OJK untuk menekan pihak perbankan agar mempermudah akses permodalan, terutama setelah terbitnya POJK Nomor 19 Tahun 2025 yang bertujuan mempermudah akses permodalan. "Realisasi KUR di Kota Lubuklinggau ini masih tergolong kecil untuk UMKM. Serapan di tahun 2023-2024 tidak mencapai 50%,

" Keluhannya menekankan bahwa kemudahan akses permodalan sangat penting, sengaja dengan konsentrasi program presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia diakhir sambutannya wali kota menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan arahan yang di sampaikan semua pihak ," Tungkasnya

×
Berita Terbaru Update