Jakarta Selatan, 13/3/26 Ketegangan geopolitik yang tengah memanas di Timur Tengah dianggap sebagai ujian serius bagi diplomasi Indonesia. Namun, menurut Yadon Hanubun sebagai mahasiswa dan bagian masyarakat sipil, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) justru terlihat kehilangan pengaruh, posisi tawar, dan wibawa diplomatik di mata dunia.
"Dalam situasi konflik global seperti ini, seharusnya diplomasi Indonesia tampil sebagai kekuatan moral dan politik yang mampu memainkan peran strategis. Namun fakta menunjukkan Kemenlu tidak mampu menjalankan peran tersebut secara efektif," ujarnya.
Kritikan ini sejalan dengan pandangan akademisi Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, yang secara terbuka mempertanyakan kapasitas kepemimpinan diplomasi Indonesia saat ini. Ronnie menyampaikan bahwa pengalaman, pendidikan, dan rekam jejak sejumlah pejabat kabinet saat ini, termasuk menteri luar negeri, sangat berbeda dibandingkan kabinet sebelumnya karena dinilai tidak memiliki latar belakang pengalaman diplomatik yang memadai.
Menurut Yadon, kritik tersebut bukan serangan personal melainkan refleksi kenyataan bahwa diplomasi Indonesia terlihat lemah dalam merespons konflik global, termasuk konflik Iran dan Israel. Padahal sejak awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia dirumuskan dalam prinsip bebas dan aktif – tidak terikat pada blok kekuatan manapun dan berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
"Realitas hari ini justru tampak paradoksal. Beberapa analisis geopolitik menilai posisi Indonesia kehilangan efektivitas karena keterbatasan kanal diplomatik, termasuk tidak adanya hubungan diplomatik langsung dengan Israel, yang membuat Indonesia kehilangan peluang mempengaruhi dinamika konflik secara langsung," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Kemenlu terlihat hanya mengeluarkan pernyataan normatif tanpa kekuatan diplomatik yang nyata, sementara pemerintah lebih fokus pada langkah mitigasi domestik seperti menyiapkan skenario keselamatan jemaah haji. Meskipun penting secara administratif, langkah tersebut tidak menjawab persoalan utama kegagalan Indonesia memainkan peran diplomatik global.
"Ketika negara hanya sibuk mengantisipasi dampak konflik dan tidak mampu meredakannya, diplomasi negara tersebut mengalami kemunduran yang jauh. Diplomasi bukan sekadar jabatan politik, melainkan tanggung jawab historis. Jika gagal, kepercayaan internasional terhadap negara juga runtuh," tegas Yadon.
Ia menegaskan bahwa kegagalan ini tidak bisa terus ditoleransi dan Kemenlu harus berani bertanggung jawab. "Jika diplomasi bebas aktif tidak bisa dijalankan secara bermartabat, posisi Indonesia tidak diperhitungkan, dan diplomasi kita dipermalukan di forum internasional, langkah paling terhormat adalah mundur dari jabatan. Kehormatan negara jauh lebih penting daripada mempertahankan kursi kekuasaan."
Menurutnya, Indonesia membutuhkan diplomasi yang kuat, berpengalaman, dan memiliki visi geopolitik yang jelas. "Jika Kemenlu saat ini tidak mampu memenuhi tuntutannya, sudah saatnya dilakukan evaluasi besar-besar bahkan sampai tingkat kepemimpinan tertinggi. Diplomasi Indonesia tidak boleh menjadi simbol kosong dan politik bebas aktif harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang membuat Indonesia dihormati di panggung internasional," pungkasnya.
