Lubuklinggau,Detiktvsumsel.co.id,(01/05/26)-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret oknum di BKPSDM Muratara kembali menampar wajah birokrasi kita. Lembaga yang seharusnya menjadi garda depan dalam menjaga integritas aparatur justru tercoreng oleh praktik yang diduga sarat penyimpangan.
Ini bukan sekadar pelanggaran administratif—ini adalah pengkhianatan terhadap amanah publik.
Temi Atriansyah, mahasiswa hukum, mengecam keras peristiwa ini. Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini mencerminkan bobroknya pengawasan internal dan lemahnya komitmen terhadap prinsip good governance.
“Bagaimana mungkin institusi yang mengelola sumber daya manusia aparatur justru terlibat dalam praktik yang merusak moral dan kepercayaan publik? Ini ironi yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Lebih jauh, Temi menilai bahwa OTT ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik-praktik serupa yang mungkin telah lama berlangsung secara sistemik. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus menyasar aktor intelektual di baliknya.
Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan tanpa kompromi.
Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama pemerintahan. Ketika lembaga seperti BKPSDM justru terjerat kasus dugaan gratifikasi atau korupsi, maka yang runtuh bukan hanya kredibilitas institusi, tetapi juga harapan publik terhadap keadilan.
Temi Atriansyah juga mendesak agar pemerintah daerah tidak bersikap defensif, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi pegawai.
“Jika tidak ada reformasi nyata, maka kejadian seperti ini hanya akan menjadi siklus berulang yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
OTT ini harus menjadi alarm keras: bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Tanpa itu, integritas hanya akan menjadi slogan kosong di tengah praktik yang kian mengkhawatirkan
