LubukLinggau,Detiktvsumsel.co.id, Senin (11/6/26/)
Oleh: Firmansyah Ababil
Ketua DPC PERMAHI Lubuk Linggau
Pasca aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Cipayung Plus Kota Lubuk Linggau, ruang publik justru lebih banyak dipenuhi perbincangan mengenai dinamika yang terjadi di lapangan dibandingkan substansi yang diperjuangkan. Sebagian masyarakat mungkin hanya melihat potongan-potongan video yang beredar di media sosial, sementara sebagian lainnya menerima informasi yang tidak utuh mengenai tujuan gerakan mahasiswa pada hari itu.
Padahal, jauh sebelum aksi dilaksanakan, seluruh elemen yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Lubuk Linggau telah melalui proses diskusi, identifikasi persoalan, pengumpulan fakta lapangan, serta penyusunan dokumen yang kami sebut sebagai Manifesto Perjuangan.
Manifesto tersebut bukanlah kumpulan tuntutan yang lahir dari emosi sesaat. Ia merupakan hasil perumusan bersama organisasi mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam HMI, PMII, IMM, KAMMI, GMNI, SAPMA PP, serta DPC PERMAHI Lubuk Linggau yang dalam posisi ini berperan sebagai analisator yuridis untuk menerjemahkan berbagai persoalan sosial ke dalam argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi substansi perjuangan yang kami bawa.
Pada tingkat daerah, kami menyoroti persoalan distribusi BBM yang dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Lubuk Linggau. Perlu ditegaskan bahwa kami tidak pernah menuntut penurunan harga BBM. Yang kami persoalkan adalah tata kelola distribusi yang menimbulkan kemacetan lalu lintas, menghambat aktivitas masyarakat, serta berpotensi merugikan ekonomi lokal.
Dalam perspektif pelayanan publik, persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai hal biasa. Negara memiliki kewajiban memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak sosial yang luas.
Selain itu, kami juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi keluhan masyarakat. Tumpukan sampah yang ditemukan di sejumlah titik kota bukan hanya persoalan kebersihan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, kami mendorong adanya evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan kebersihan kota.
Persoalan lain yang turut kami angkat adalah kondisi jalan rusak dan berlubang serta masih banyaknya lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi. Bagi sebagian orang, persoalan ini mungkin terlihat sederhana. Namun bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut, persoalan ini menyangkut keselamatan, keamanan, bahkan risiko kehilangan nyawa akibat kecelakaan lalu lintas.
Kami juga menyampaikan perhatian terhadap keberadaan tempat hiburan malam yang diduga beroperasi tidak sesuai ketentuan perizinan yang berlaku. Dalam negara hukum, setiap aktivitas usaha harus tunduk pada aturan. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten tanpa tebang pilih.
Di samping berbagai persoalan daerah tersebut, Manifesto Perjuangan juga memuat evaluasi terhadap sejumlah kebijakan strategis nasional. Salah satu yang paling banyak menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kami tidak menolak tujuan dari kedua program tersebut. Tidak ada yang menolak upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat maupun memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat akademik, kami memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mempertanyakan efektivitas, prioritas, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaannya.
Pertanyaan yang kami ajukan sederhana. Ketika negara mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang sangat besar untuk menjalankan program nasional, apakah prioritas tersebut telah mempertimbangkan kondisi daerah-daerah yang masih menghadapi persoalan mendasar seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, dan pelayanan publik?
Apakah pembangunan nasional telah benar-benar berpijak pada prinsip keadilan distributif sebagaimana cita-cita negara kesejahteraan?
Kami berpandangan bahwa daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus memperoleh perhatian yang lebih besar dalam skala prioritas pembangunan nasional. Sebab keadilan tidak selalu berarti membagi secara sama rata, tetapi memberikan perhatian lebih kepada mereka yang paling membutuhkan.
Manifesto juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran negara, penguatan daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi nasional, serta penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik. Semua itu kami angkat bukan untuk menyerang pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal jalannya demokrasi.
Dalam negara demokratis, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Kritik merupakan instrumen koreksi yang justru diperlukan agar kebijakan publik dapat berjalan lebih baik.
Karena itu, sangat disayangkan apabila perhatian publik justru terfokus pada isu-isu yang tidak menyentuh substansi perjuangan. Ketika diskursus hanya berhenti pada narasi kericuhan, maka yang hilang adalah kesempatan untuk membahas persoalan-persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat.
Sebagai Ketua DPC PERMAHI Lubuk Linggau, saya menegaskan bahwa posisi PERMAHI dalam gerakan ini adalah sebagai analisator yuridis. Kami berupaya memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan memiliki dasar hukum, argumentasi akademik, dan pijakan konstitusional yang jelas. Sementara seluruh elemen Cipayung Plus berkontribusi dalam menghimpun fakta, aspirasi, dan realitas yang berkembang di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, yang perlu diingat adalah bahwa mahasiswa tidak sedang memperjuangkan kepentingan organisasi. Kami sedang memperjuangkan agar pelayanan publik berjalan lebih baik, agar kebijakan negara lebih akuntabel, dan agar suara masyarakat tidak hilang di tengah hiruk-pikuk politik maupun media sosial.
Sebab demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang sepi kritik, melainkan demokrasi yang mampu mendengar, memahami, dan merespons kritik dengan bijaksana. *
