LUBUKLINGGAU — Kebijakan mutasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia kembali memicu sorotan publik. Kali ini, pergantian posisi Kapolres Lubuklinggau dari AKBP Adithia Bagus Arjunadi, S.H., S.I.K., M.I.K. kepada AKBP Catur Erwin Setiawan, S.I.K., M.H. mendapat perhatian serius dari kalangan aktivis daerah.
Aliansi aktivis muda yang tergabung dalam Barikade 98 secara terbuka mempertanyakan keputusan penunjukan tersebut. Pasalnya, rekam jejak AKBP Catur Erwin Setiawan dikaitkan dengan catatan masa lalu yang diduga pernah tersandung kasus penyalahgunaan narkotika.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, AKBP Catur Erwin Setiawan disebut-sebut pernah dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2017 silam. Peristiwa tersebut terjadi ketika dirinya yang saat itu masih berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) tengah mengemban amanah strategis sebagai Kasatresnarkoba Polres Ternate.
Abdul Hamim Aktivis muda Barikade 98, yang juga pernah menjabat sebagai ketua gerakan pemuda Islam (GPI) lubuk linggau dalam pernyataan sikapnya, ia menilai bahwa penempatan posisi strategis seperti Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) seharusnya diisi oleh perwira yang memiliki rekam jejak bersih tanpa catatan pelanggaran etik maupun hukum, khususnya yang berkaitan dengan narkoba.
"Lubuklinggau membutuhkan figur pimpinan penegak hukum yang memiliki integritas tinggi dan bersih dari rekam jejak hitam. Penunjukan ini justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait komitmen institusi kepolisian dalam memberantas narkoba," ujar Hamim salah satu pengurus HMI kota Lubuk Linggau pada masanya.
Menurutnya jabatan Kapolres adalah simbol penegakan hukum di tingkat daerah yang menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, rekam jejak seorang pejabat kepolisian yang memimpin wilayah harus transparan dan bebas dari preseden buruk.
Barikade 98 mendesak Mabes Polri dan Polda Sumatera Selatan untuk bersikap transparan dan mengevaluasi penempatan personel pada jabatan-jabatan strategis. Publik, khususnya masyarakat Kota Lubuklinggau, berhak mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai proses seleksi dan rekam jejak pejabat yang akan memimpin wilayah hukum setempat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada instansi berwenang di tingkat Polda Sumatera Selatan maupun Polres Lubuklinggau terkait keabsahan informasi dan klarifikasi resmi atas rekam jejak mutasi jabatan tersebut.(Red).
