Lubuk Linggau,Detiktvsumsel.co.id 10 September 2026 — Aliansi Cipayung Plus Silampari menyayangkan ketidakhadiran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam agenda mediasi yang sebelumnya telah disepakati bersama.
Ketidakhadiran tersebut dinilai mencederai semangat dialog terbuka yang seharusnya menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah daerah dengan mahasiswa dalam membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Cipayung Plus Silampari menegaskan bahwa agenda mediasi bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama untuk mencari solusi terhadap sejumlah persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum, pengawasan, ketertiban umum, perizinan usaha, peredaran minuman beralkohol ilegal, serta aktivitas tempat hiburan malam di Kota Lubuk Linggau.
Koordinator Aksi Cipayung Plus Silampari, **Bryan Teguh, menyayangkan sikap sejumlah OPD yang tidak hadir dalam agenda mediasi yang telah disepakati.
> “Kami sangat menyayangkan beberapa OPD justru mangkir dari agenda mediasi yang sebelumnya telah disepakati. Kalau pemerintah serius menerima aspirasi masyarakat dan mahasiswa, seharusnya ruang dialog seperti ini dihargai dan dihadiri,” tegasnya.
Menurut Cipayung Plus Silampari, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan secara terbuka terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik. Ketidakhadiran pejabat atau OPD terkait justru berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Dalam tuntutannya, Cipayung Plus Silampari juga mendesak Pemerintah Kota Lubuk Linggau melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah perangkat daerah, khususnya DPMPTSP, Dinas PUPR, Disperindag, dan Satpol PP, apabila ditemukan adanya kelalaian, pembiaran, atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap perizinan tempat hiburan malam serta melakukan penertiban terhadap usaha yang terbukti melanggar ketentuan perizinan maupun peraturan perundang-undangan.
Cipayung Plus Silampari juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih. Pemerintah diminta memastikan bahwa pengawasan dan penertiban dilakukan tanpa membedakan pemilik usaha, pengusaha, kelompok, maupun pihak tertentu.
Koordinator Lapangan Cipayung Plus Silampari, Wiranda Candra, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal persoalan tersebut.
> “Kami hadir bukan untuk mencari keributan, tetapi untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar didengar. Ketika mediasi sudah disepakati, maka semua pihak harus menghormati kesepakatan tersebut. Jangan sampai mahasiswa dan masyarakat yang datang memenuhi komitmen, sementara pihak yang seharusnya memberikan jawaban justru tidak hadir,” ujarnya.
Cipayung Plus Silampari berharap Pemerintah Kota Lubuk Linggau tidak menganggap kritik dan tuntutan mahasiswa sebagai bentuk tekanan semata, melainkan sebagai fungsi kontrol sosial untuk mendorong pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan bertanggung jawab.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut tuntutan tersebut serta meminta agar agenda mediasi berikutnya benar-benar dihadiri oleh OPD terkait dan menghasilkan langkah konkret, bukan hanya janji atau kesepakatan di atas kertas.
“Mediasi sudah disepakati, jangan mangkir dari komitmen. Pemerintah hadir, mahasiswa mengawal, masyarakat mendapatkan kepastian.
CIPAYUNG PLUS SILAMPARI
Dari Mahasiswa untuk Masyarakat
Salam Perjuangan!
