DETIK TV SUMSEL | Jakarta - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terus menunjukkan komitmennya dalam mengungkap kasus dugaan suap hakim yang terkait dengan perkara korupsi minyak goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini mendapat perhatian besar dari Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) yang mengapresiasi langkah tegas Kejagung dalam memanggil tujuh orang saksi untuk memberikan keterangan terkait kasus ini.
Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) sebagai wadah berhimpun aktivis lintas generasi yang terdiri dari eksponen aktivis '98, pemuda, mahasiswa dan lintas profesi tetap konsisten mendukung Lembaga Penegak Hukum dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sebagai Organisasi Pergerakan yang sudah berbadan hukum melalui Akta Pendirian Organisasi sejak tahun 2020 Nomor 13.- Tanggal 29-12-2020 melalui Notaris Nia Kurniasih, SH di Jakarta, KAMAKSI menyatakan komitmennya tegak lurus mengawal Asta Cita dan mengawasi dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan Negara.
Namun dalam dugaan suap hakim korupsi minyak goreng, KAMAKSI menilai bahwa langkah ini masih belum cukup. KAMAKSI mendesak Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) untuk memanggil Franc Reinhard Tumanggor, mantan Komisaris PT Wilmar Nabati yang kini menjabat sebagai Bupati Pakpak Bharat di Provinsi Sumatera Utara.
*Indikasi Dugaan Keterlibatan Franc Reinhard Tumanggor dalam Kasus Korupsi Minyak Goreng*
Menurut Joko Priyoski (Jojo), Ketua Umum DPP KAMAKSI, dugaan keterlibatan Franc Reinhard Tumanggor dalam kasus ini patut didalami lebih lanjut. Tumanggor, yang juga merupakan anak dari MP Tumanggor, seorang terdakwa dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO), memiliki posisi strategis baik di dunia usaha maupun politik. Jojo menjelaskan bahwa dugaan keterlibatan Tumanggor dalam jaringan suap yang melibatkan hakim sangat kuat, mengingat jejak rekam dan hubungan keluarganya yang erat dengan praktik-praktik korupsi.
"Suap dalam kasus ini berkaitan dengan kekuatan uang, dan Franc Reinhard Tumanggor diduga adalah bagian dari jaringan yang mungkin turut mempengaruhi keputusan hakim dalam perkara ini," ujar Jojo. Dia menambahkan bahwa pola-pola suap yang terungkap oleh Jampidsus mirip dengan modus yang sering ditemukan pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.
*Modus Operandi Suap Hakim dan Keterlibatan Jaringan Keluarga*
Jojo lebih lanjut menekankan bahwa suap terhadap hakim dalam kasus ini kemungkinan melibatkan jaringan yang terstruktur dan didasari oleh ikatan kekeluargaan. Dia menduga bahwa hubungan kekeluargaan antara MP Tumanggor dan salah satu hakim yang ditangkap dalam operasi ini memainkan peran penting dalam masuknya aliran suap tersebut.
"Kami menduga bahwa suap ini tidak terlepas dari jaringan yang melibatkan Franc Reinhard Tumanggor. Kejagung harus mengusut lebih dalam hubungan kekerabatan ini," tegas Jojo.
*Peran PT Wilmar dan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah*
Pemeriksaan terhadap Franc Reinhard Tumanggor juga terkait dengan hubungan antara PT Wilmar Nabati Indonesia, perusahaan tempat ia pernah menjadi Komisaris, dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Pada awal 2022, Pemkab Pakpak Bharat bekerja sama dengan PT Wilmar untuk menggelar operasi pasar murah minyak goreng. Operasi ini mengirimkan 15 ribu kilogram minyak goreng pada Februari 2022, di tengah kelangkaan pasokan minyak goreng yang terjadi di seluruh Indonesia.
Pada masa yang sama, MP Tumanggor, ayah dari Franc, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ekspor CPO. Namun, setelah penetapan tersangka tersebut, keberadaan Franc Reinhard Tumanggor seolah menghilang dari sorotan publik.
*Desakan KAMAKSI agar Kejagung Periksa Franc Reinhard Tumanggor*
KAMAKSI kembali menegaskan pentingnya pemeriksaan terhadap Franc Reinhard Tumanggor untuk mengungkap benang merah yang menghubungkan jaringan mafia tanah dan pengaruhnya terhadap keputusan hakim dalam perkara minyak goreng ini. Jojo berharap agar Jampidsus Kejagung segera memanggil Tumanggor dan menggali lebih dalam aliran hubungan antara hakim yang terlibat dalam kasus ini dengan keluarga Tumanggor.
*Kasus Suap Hakim yang Terus Bergulir*
Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah memeriksa sejumlah pihak terkait lainnya, seperti tim legal dari Musi Mas Grup dan Permata Hijau Grup, yang diduga terlibat dalam praktik suap untuk mempengaruhi keputusan hakim.(Tim)
