DETIK TV SUMSEL | Sintang - Awak media jalin silaturahmi ke polres kabupaten Sintang untuk meningkatkan sinergi antara media dan Aparat Penegak Hukum (APH) sekaligus membahas perakit Peti Ilegal yang sedang marak di media sosial di kabupaten Sintang (10/5/2025).
Awak media disambut baik oleh Waka Polres Sintang, Kompol Sukma Pratama.S.I.K.,M.H., Jumaat (9/5) Memberikan kesempatan untuk menyampaikan keprihatinan keluh kesah atas dampak praktik ilegal ini terhadap masyarakat lokal.
Dampak ekonomi berapa banyak masyarakat yang bergantung pada peti Ilegal? Bagaimana dampak penghentian aktivitas ini terhadap perekonomian mereka? Apakah ada data statistik yang mendukung hal ini?
Alternatif mata pencaharian apakah ada program pemerintah atau inisiatif lain untuk alternatif mata pencarian bagi masyarakat yang terdampak? Pembahasan ini penting untuk mencari solusi berkelanjutan.
Bagaimana strategi penegakan hukum yang akan diterapkan untuk mengatasi praktik peti Ilegal apakah fokus pada penindakan atau lebih pada pendekatan persuasif dan edukatif? Bagaimana memastikan agar penegakan hukum tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap masyarakat?
Bagaimana cara mensosialisasikan dampak negatif peti Ilegal dan alternatif mata pencarian yang lebih baik kepada masyarakat peran media sangat penting dalam hal ini.
Bagaimana koordinasi antar instansi terkait (seperti pemerintah daerah,lsm, dan pihak swasta) untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif?
Lebih lanjut Diki Candra, pengiat media sosial di Kalimantan Barat berharap semoga pertemuan tersebut menghasilkan langkah-langkah konkret dan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi peraktik Peti Ilegal di kabupaten Sintang.
"Semoga dengan upaya berkoordinasi dengan APH selain mempererat tali silaturahmi kami juga berharap dari kunjungan ini dapat menghasilkan Langka-langka konkret dan solusi berkelanjutan untuk mengatasi praktik Peti di sintang ini "Harapnya.
Selain itu dapat juga memberikan perlindungan dan alternatif bagi masyarakat yang bergantung pada aktivitas tersebut. Penting untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan upaya pemberdayaan masyarakat agar dampak sosial ekonomi dapat diminimalisir. (Tim)
