Eskalasi konflik antara Iran dan sejumlah kekuatan Barat dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah disebut tidak lagi bersifat regional, melainkan memiliki dampak global, terutama terhadap harga energi dan stabilitas pasar keuangan.
Ketua Bidang Demokrasi dan Politik HMI Cabang Jakarta Selatan, Rizky Kabalmay, mengatakan kenaikan harga minyak dunia akibat konflik tersebut dapat memberi tekanan terhadap perekonomian nasional. Menurut dia, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dari kawasan Timur Tengah membuat setiap lonjakan harga minyak berdampak langsung pada inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.
“Konflik ini bukan hanya isu luar negeri. Dampaknya bisa terasa langsung pada ruang fiskal negara, subsidi energi, hingga daya beli masyarakat,” kata Rizky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/3/26).
Ia menjelaskan, peningkatan harga minyak global berpotensi memperbesar beban subsidi dan mempersempit ruang anggaran pemerintah. Selain itu, tekanan terhadap rupiah dapat meningkat apabila ketidakpastian global memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Rizky menilai situasi tersebut menjadi ujian bagi implementasi politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip “Bebas Aktif”. Prinsip tersebut, kata dia, mengharuskan Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, namun tetap aktif berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia.
“Bebas bukan berarti pasif, dan aktif bukan sekadar simbolik. Pemerintah harus memastikan setiap langkah diplomasi tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan kedaulatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti wacana keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace (BoP). Menurut Rizky, partisipasi dalam forum global perlu dievaluasi berdasarkan efektivitas dan kontribusinya terhadap penyelesaian konflik internasional.
“Setiap forum internasional harus memperluas ruang tawar Indonesia, bukan justru mengurangi otonomi kebijakan luar negeri kita,” kata dia.
Rizky menegaskan, dalam situasi geopolitik global yang semakin terpolarisasi, Indonesia perlu memperkuat ketahanan ekonomi dan memperjelas posisi diplomatiknya. Ia menyebut, pemerintah harus mampu merancang arah kebijakan secara mandiri agar tidak terjebak dalam konfigurasi kekuatan global.
“Indonesia harus menjadi arsitek bagi kedaulatannya sendiri, bukan sekadar objek dalam peta kekuatan dunia,” ujarnya.(4/3/26) (Ril).
