LUBUKLINGGAU – Detiktvsumsel.co.id
Jagat media sosial dan publik Kota Lubuklinggau digegerkan oleh pemberitaan miring yang menyeret nama Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Lubuklinggau, Hendra Gunawan. Berdasarkan laporan investigasi yang dilansir oleh media online *Bidik News*, Kadishub diduga kuat terlibat dalam pengaturan dan menjadi penyokong (beking) gurita bisnis perparkiran yang dikelola oleh lingkaran keluarga Walikota Lubuklinggau.
Isu ini mencuat ke permukaan setelah sebuah laporan bertajuk dugaan praktik "Asal Bapak Senang" (ABS) viral. Laporan tersebut membeberkan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang jabatan demi mengamankan aset dan titik-titik parkir strategis untuk kepentingan dinasti tertentu, alih-alih mengoptimalkannya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Dinas Perhubungan diduga memanfaatkan otoritasnya untuk memuluskan tata kelola parkir yang menguntungkan pihak keluarga walikota.
Kebijakan perparkiran di lapangan diindikasikan tidak lagi berorientasi pada pelayanan publik atau transparansi PAD, melainkan demi menjaga relasi kuasa dan loyalitas buta kepada kepala daerah.
Tata kelola yang sarat kongkalikong ini dikhawatirkan memicu kebocoran retribusi parkir yang bersumber dari uang rakyat.
Menanggapi bola liar yang menggelinding di media sosial ini, pengamat kebijakan publik dan elemen masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum (APH) serta Inspektorat segera turun tangan melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap Dishub Lubuklinggau.
"Jika informasi yang dilansir media tersebut terbukti benar, ini adalah bentuk nyata dari *abuse of power* dan nepotisme akut yang merusak tatanan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*). Kepala Dinas tidak boleh menjadi tameng atau alat pemuas kepentingan bisnis keluarga pejabat," ujar salah satu perwakilan koalisi masyarakat sipil setempat.
Hingga rilis ini diterbitkan, publik masih menunggu klarifikasi resmi dan konfirmasi dari pihak Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau maupun pihak Walikota terkait tudingan serius yang dialamatkan kepada mereka. Masyarakat menuntut keterbukaan informasi: **apakah retribusi parkir Lubuklinggau masuk ke kas negara, atau justru mengalir ke kantong gurita bisnis keluarga? (red).
